5 Kasus Nepotisme Paling Keterlaluan di Kementerian Ini Saking Parahnya

Pernah merasa kecewa saat melihat peluang yang seharusnya adil justru diserahkan karena hubungan, bukan kompetensi? Saya juga. Rasa marah itu muncul ketika publik menunggu birokrasi yang bersih, tetapi bukti menunjukkan jalan lain.

Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan promosi ASN yang diwarnai suap, gratifikasi, atau nepotisme adalah penyimpangan serius dari integritas dan keadilan birokrasi. Instrumen seperti LHKPN dan seleksi berbasis merit dibuat untuk menutup celah itu.

Data menunjukkan dampak nyata: penurunan skor indeks persepsi korupsi, ratusan ASN tersangka jual beli jabatan, dan indikasi dinasti politik di banyak daerah. Semua ini merugikan anggaran negara dan menurunkan kualitas layanan publik.

Dalam artikel ini kita akan menelusuri lima praktik paling disorot, memahami pola, dan melihat langkah perbaikan yang realistis untuk mendorong pemerintahan yang lebih akuntabel. Mari mulai dari gambaran umum agar kita bisa menilai bersama.

Gambaran singkat kasus nepotisme pemerintahan dan mengapa publik perlu peduli

Proses seleksi pejabat yang tidak transparan menimbulkan risiko besar bagi kualitas birokrasi negara. Perubahan aturan atau intervensi personal dapat menggeser fokus dari kompetensi ke relasi.

KPK menekankan seleksi terbuka harus objektif dan berbasis kualifikasi, kompetensi, kinerja, serta rekam jejak. Instrumen seperti LHKPN membantu menilai integritas calon.

Contoh konkret: pendampingan KPK pada open bidding Sekda Kabupaten Bekasi dan uji kompetensi yang digelar BKD Jawa Barat pada 27–28 Oktober 2025 di Grha Merit, Bandung.

Konteks terbaru: pengisian jabatan, konflik kepentingan, dan dorongan meritokrasi dari KPK

Konflik kepentingan muncul saat pengambil keputusan punya kedekatan pribadi, politik, atau keluarga dengan calon orang yang diusulkan. Hal ini menggerus objektivitas lembaga dan membuat sistem seleksi rentan.

• Publik perlu peduli karena pengisian strategis menentukan mutu kebijakan dan layanan negara.
• Data Kemendagri 2023 dan temuan ICW/KPK menunjukkan persoalan bersifat sistemik, bukan hanya prosedural.
• Peran aktif publik, media, dan pengawasan lembaga memperkecil peluang intervensi non-merit.

Lima praktik nepotisme kementerian dan lingkup pemerintahan yang paling disorot

Data dan peristiwa terbaru menunjukkan adanya pola pengangkatan yang berulang di beberapa lembaga. Pola ini menimbulkan pertanyaan soal integritas dan kemampuan organisasi memenuhi tugas publik.

Penunjukan politik di unit FOLU Net Sink

Penempatan kader politik pada proyek OMO FOLU Net Sink 2030 memicu kritik. Proses rekrutmen dinilai kurang transparan meski biaya dibiayai donor, sehingga berisiko menghambat target teknis.

Pengaruh dinasti politik pada pencalonan

Perubahan aturan usia membuka ruang politik keluarga. Dewan etik sempat menyatakan pelanggaran etika terhadap beberapa pejabat yang terkait ketentuan ini.

Jual beli jabatan sebagai tindakan merusak

KPK mencatat ratusan ASN tersangka jual beli jabatan. Praktik ini menempatkan orang tak kompeten di posisi strategis dan memicu korupsi lanjutan.

Promosi ASN tanpa merit di daerah

Di banyak daerah, promosi masih berbasis kedekatan. KPK mendesak seleksi terbuka yang objektif dan pemanfaatan LHKPN untuk memetakan risiko integritas pejabat.

Penempatan keluarga atau kerabat

Menempatkan keluarga di kursi strategis menciptakan persepsi konflik kepentingan. Dampaknya nyata pada pengawasan dan kelola keuangan negara, serta menurunkan kepercayaan publik.

Dampak pada kinerja birokrasi dan langkah pembenahan: dari sistem merit ke pengawasan ketat

Ketika jabatan diisi bukan karena kompetensi, efeknya langsung terlihat pada layanan publik. Proses menjadi lambat, keputusan kurang berbasis data, dan beban anggaran meningkat.

Akademisi UGM mencatat penurunan mutu layanan, kenaikan risiko korupsi, dan menurunnya kepercayaan publik. Data 2023 menunjukkan modus korupsi dominan: proyek fiktif (288) dan penyalahgunaan anggaran (259), khususnya pada pengadaan.

Dampak nyata

Turunnya kualitas layanan dan meningkatnya praktik rente terjadi saat posisi kunci tidak diisi oleh orang paling kompeten. Kepercayaan publik ikut terkikis sehingga implementasi kebijakan terhambat.

Upaya pencegahan

Reformasi harus fokus pada sistem merit, regulasi konflik kepentingan (PermenPANRB 17/2024), dan digitalisasi pengadaan untuk menutup celah kolusi. Penguatan pengendalian internal dan manajemen risiko juga vital.

Alat akuntabilitas

Instrumen seperti LHKPN dan SAKIP, serta transparansi pengadaan, memperkuat pengawasan. KPK mendorong seleksi terbuka berbasis kompetensi dan memberikan pendampingan seleksi di daerah.

Untuk rekomendasi terperinci, lihat studi terkait tentang perbaikan seleksi dan akuntabilitas reformasi rekrutmen ASN.

Kesimpulan

Temuan menunjukkan praktik pengisian jabatan masih sering dipengaruhi oleh hubungan pribadi dan politik. Pola ini tampak pada penunjukan di OMO FOLU Net Sink 2030, pengaruh dinasti, dan maraknya jual beli jabatan.

Akibatnya, kualitas layanan dan efisiensi belanja negara menurun, serta muncul konflik kepentingan yang merusak kepercayaan publik. KPK, akademisi, dan lembaga pemantau mendorong sistem merit, LHKPN, SAKIP, dan digitalisasi pengadaan sebagai langkah penting reformasi.

Perubahan nyata butuh dua hal: aturan yang jelas dan pengawasan berkelanjutan. Publik juga berperan melalui kontrol sosial dan literasi kebijakan. Untuk gambaran nilai integritas dan contoh praktik, baca lebih lanjut tentang mengenal korupsi, kolusi, dan nepotisme.

➡️ Baca Juga: Inovasi Teknologi di Festival: Tiket Blockchain & NFT yang Mengubah Cara Kita Berinteraksi

➡️ Baca Juga: Festival Musik Terbesar Asia Kembali Digelar Tahun Ini!

Rekomendasi Situs ➡️ Slot Gacor